SUARABATAM.COM, Batam – Bakal calon Gubernur Kepri DR HM Soerya Respationo SH, MH menyampaikan materi kuliah Politik Hukum Program Pasca sarjana Universitas Batam (Uniba) pada Jumat (23/7) malam.
Kuliah disampaikan secara daring melalui studio Sinergi TV di kediamannya, Taman Dutamas, Batam Kota.
Dalam kuliah Politik Hukum oleh DR HM Soerya Respationo SH, MH yang juga merupakan Ketua Senat Uniba ini, juga dihadiri oleh Rektor Uniba Prof Dr Ir Jemmy Rumengan SH, SE, MM, Ketua Prodi Pascasarjana Universitas Batam (Uniba), Dr Fadlan SH MH, serta Dr Muhammad Gita Indrawan, Si, MM, dosen pasca sarjana sekaligus wakil rektor 3 Uniba.
Setelah penyampaian kuliah umum, juga dibuka sesi tanya jawab dengan para mahasiswa maupun masyarakat umum, dimana selaku moderator adalah Dr Gita Indrawan.
Dalam kuliah Politik Hukum ini HM Soerya Respationo menguraikan dalam beberapa bab dan diakhiri dengan tanya jawab.
Dalam tanya jawab inilah persoalan implementasi politik hukum menjadi diskusi menarik karena dianggap cukup relevan terkait persoalan yang ada di Batam atau Kepri pada umumnya.
Salah satu contoh kontekstual yang banyak dibahas menyangkut produk perundang-undangan dalam pengelolaan Pulau Batam yaitu dengan adanya dua lembaga yaitu BP Batam dan Pemko Batam.
Selain pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa, tanggapan dan pendapat disampaikan praktisi hukum di Batam, Dr Ampuan Situmeang, sosok yang juga cukup intens terlibat dalam diskursus pro dan kontra perundang-undangan terkait lembaga BP Batam hingga kebijakan exofficio selama ini.
Ampuan mengkritisi sejumlah paradok produk hukum yang ada, sehingga dinilai carut marut dan banyak aturan yang tidak sinkron, baik secara hirarki maupun aturan antar lembaga.
Hal itulah yang kemudian memunculkan perdebatan panjang, hingga mandegnya mekanisme dalam pengambilan keputusan-keputusan dengan BP Batam saat ini.
Ampuan juga menyebut saatnya presiden mengambil kendali penuh dengan mengeluarkan Perppu karena dianggap kondisinya cukup urgen.
Apalagi hal itu ketika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang terseok-seok, yang ditambah lagi diuji ketika pandemi menerpa saat ini.
HM Soerya sendiri berpendapat, idealnya pertumbuhan Batam bisa kencang dalam mewujudkan tujuan pembangunan untuk lebih mensejahterakan masyarakat, sebab di Batam ada dua lembaga.
Dianalogikan sebagai kapal, Batam memiliki mesin kapal cukup besar dan satu lagi mesin turbo. Namun menurutnya, tanpa mempersoalkan satu atau dua nakhoda, faktanya pertumbuhan ekonomi di Batam masih sangat rendah.
Sebagai kawasan khusus seharusnya Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal itu yang sampai saat ini tidak terwujud.
Soerya mengibaratkan dalam mengelola Batam dan Kepri, semestinya para stake holders bisa duduk bersama dalam mengurai persoalan. Bukan sebaliknya, justru selalu muncul kegaduhan atas apa yang sedang berlangsung.
Hal itu semata-mata demi memajukan Batam, bukan atas dasar keputusan yang dianggap baik oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan.
Dari diskusi yang cukup panjang ada sejumlah poin yang menjadi catatan dari para akademisi Uniba dalam kuliah umum secara daring tersebut.
Salah satunya dengan efektifnya model diskusi yang dibuka pada kuliah politik hukum tersebut, diharapkan ke depan bisa dikembangkan dalam beberapa program daring.
Hal itu sebagai ajang menyerap pendapat dan kajian dari segi akademis guna disampaikan sebagai masukan atau hasil pemikiran ke pemerintah.
Selanjutnya, semua sependapat bahwa untuk mekasimalkan pengembangunan Batam-Kepri diperlukan sosok yang memahami tentang hukum.
Menurut Prof Jimmy, dalam pengembangan Batam, selain masalah bagaimana harmonisasi sistem perundang-undangan yang ada, juga mutlak diperlukan sosok pemimpin yang memahami betul karakter daerah sehingga bisa disampaikan secara tepat ke pemerintah pusat.
“Jika ada stagnasi aspirasi dan tidak tersampaikannya apa yang terjadi di daerah ke pusat, maka ibarat kita di daerah membutuhkan tempe, ternyata diberikan tahu. Jadi tidak bisa menjadi solusi tepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, baik Prof Jimmy maupun Dr Ampuan sempat berpendapat bahwa momen pilkada ini menjadi moment terbaik untuk memperbaiki tata kelola Batam.
DR HM Soerya- yang secara eksplisit disebut menjadi harapan dari para akademisi ini mampu menjadi pemimpin Kepri guna membantu mengurai persoalan Batam, secara diplomatis menanggapi dengan merendah.
Soerya selaku dosen dalam kuliah menanggapi itu dengan menyatakan, sebagai pemimpin siapapun itu, semestinya mampu turun belanja masalah, memilah-milah persoalan yang kemudian dirangkum untuk dilengkapi kajian-kajian akademik, dan disampaikan ke pusat.
“Jadi di situ apa yang menjadi keinginan ataupun apa yang menjadi kendala masyarakat terangkum. Kemudian dicarikan solusi. Itu demi kemajuan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (sumber: sryk)
