SUARABATAM.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas soal Pembahasan Mudik. Dalam ratas, Jokowi memberikan opsi mengganti hari libur nasional terkait Hari Raya di lain hari.
“Untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk Hari Raya, ini mungkin bisa dibicarakan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Mudik melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2020).
Skenario lainnya, memberikan fasilitas mudik dan opsi menggratiskan tempat wisata pada hari libur pengganti. Jokowi mengatakan hal itu untuk menenangkan masyarakat di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah.
“Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat,” katanya.
Baca juga:Jokowi Siapkan Opsi Mudik: Libur Nasional terkait Hari Raya Diganti Lain Hari
Jokowi juga meminta jajarannya dan pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario arus mudik yang komprehensif. Skenario itu harus melihat permasalahan dari hulu hingga hilir.
“Kemudian mengenai arus mudik, saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja, atau sifatnya sektoral, atau kepentingan daerah saja. Tetapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir,” tutur Jokowi.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal skenario mudik:
Kita melanjutkan pembahasan mengenai mudik dan antisipasi mudik lebaran yang sebelumnya sudah kita bicarakan.
Yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa kita telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar sebagai rujukan bersama. Dan juga perlu saya tegaskan lagi, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota sampai ke kepala desa serta lurah, harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini.
Rujukannya sudah jelas. Prosedurnya juga sudah jelas. Tinggal nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci di dalam peraturan menteri. Apa kriteria daerah yang bisa diterapkan PSBB, langkah apa yang bisa dilakukan daerah. Dan saya minta dalam waktu maksimal dua hari peraturan menteri itu sudah selesai.
Kemudian mengenai arus mudik, saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja, atau sifatnya sektoral, atau kepentingan daerah saja. Tetapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir.
Saya melihat ini mungkin untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti libur nasional di lain hari untuk Hari Raya, ini mungkin bisa dibicarakan.
Kemudian yang kedua memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut.
Kemudian juga bisa di kemudian juga bisa di kemudian hari juga menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah.
Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat.
Yang intervensi di hulu, saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibukota. Saya kira kemarin gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan di dalam jaring pengaman sosial. Dan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan.
Kemudian intervensi di tengah, saya kira pembatasan pergerakan orang. Yang kedua skenario jaga jarak yang aman. Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat, saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif COVID-19 ini. Kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi berkembangnya COVID-19 ini.
Kemudian di hilir, pengawasan dan pengendalian di level daerah, utamanya di level kelurahan dan di level desa sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah dan sudah mulai bergerak. Kita ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW ataupun RT, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan. Sehingga harus menjalankan isolasi mandiri.
Selain itu juga kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa. (*/Detik)
Discussion about this post