SUARABATAM.COM, Jakarta – Nama Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam isu liar calon menteri setelah Presiden Joko Widodo menyinggung soal reshuffle kabinet saat marah di depan para menteri. Partai NasDem mengatakan jika memang ada reshuffle, perlu diterapkan syarat sikap kemampuan eksekutor untuk mengisi di pos kementerian.
Ketua DPP NasDem, Willy Aditya menegaskan pemerintah perlu fokus untuk menyelesaikan problem yang sedang berlangsung.
“Ada sejumlah persoalan ekonomi dan pembangunan yang memerlukan fokus kerja dari kementerian dalam situasi COVID-19 dan setelahnya. Kalau ada pergantian menteri, selayaknya dua kriteria kepemimpinan dan eksekusi itu tetap dikedepankan. Jangan ditambah dengan hal-hal kontroversial,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).
Apalagi menurut Willy, saat ini pemerintah tengah mengalami disrupsi akibat dampak pandemi Corona. Meski begitu, dia tetap menyerahkan penggantian menteri kepada presiden. Willy meminta siapapun yang menjadi menteri harus memberikan ide baru tidak memunculkan kontroversi.
“Pergantian menteri memang hak prerogatif presiden. Kita hanya bisa memberi masukan sebaiknya menteri baru nanti bukan yang akan memunculkan kontroversi. Akan sangat sayang waktu terbuang menyelesaikan kontroversi padahal jelas-jelas kita menghadapi ancaman resesi ekonomi dan situasi politik perdagangan regional yang perlu fokus kerja,” ucapnya.
Willy menambahkan, dasar kemarahan Presiden Jokowi yang videonya banyak beredar di publik adalah karena kecepatan lahirnya kebijakan kurang dapat diimbangi dengan kemampuan kepemimpinan dan eksekusi yang memadai. Dia sependapat bahwa masyarakat menunggu aksi nyata kementerian karena itu dibutuhkan menteri-menteri yang unggul dalam kepemimpinan dan jago dalam mengeksekusi kebijakan.
Menurut Willy, daftar nama yang beredar di publik sebagai calon-calon pengganti menteri bisa jadi hal baik agar masyarakat juga dapat memberi penilaian. Walau demikian, masyarakat juga harus paham bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri yang dirasa bisa mendukung kinerja pemerintahannya.
“Bagus juga publik mengetahui daftar nama calon-calon menteri pengganti jika ada reshuffle. Masyarakat bisa memberi masukan, tapi tetap presidenlah yang memutuskan siapa yang bisa bekerja bersamanya,” tutur Willy.
Isu reshuffle menggelinding liar setelah pernyataan keras Jokowi di hadapan para menteri pada sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu. Usai video rapat itu diunggah ke publik, beberapa broadcast berisi list nama calon menteri bermunculan.
Di dalam nama-nama yang muncul, ada nama Ahok. Dia muncul sebagai calon Menteri BUMN. Lalu ada juga nama elite PAN Soetrisno Bachir sebagai Menteri Sosial dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk posisi Menkop dan UKM. (sumber : dtk)
